Ketiga, program bedah rumah untuk memperbaiki kondisi hunian warga. Pada 2026, Pemkab Brebes mengalokasikan perbaikan terhadap 468 rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk 77 unit yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.
Selain program daerah, pemerintah mengawal berbagai bantuan dari pemerintah pusat. Melalui gerakan Siap Lulus PKH, sebanyak 3.150 keluarga penerima manfaat didampingi untuk menuju graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan bantuan setelah dinilai mampu.
Di sektor perumahan, Brebes memperoleh kuota perbaikan 1.545 unit RTLH pada 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, program Sekolah Rakyat di Kecamatan Larangan menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi 207 anak.
Jaring pengaman sosial nasional juga mencakup penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 106.537 keluarga serta bantuan sembako bagi 197.094 keluarga.
“Langkah terpadu ini kami harapkan mampu memastikan intervensi sosial terdistribusi tepat sasaran dan merata di seluruh pelosok Brebes,” tegas Paramitha.
Besarnya cakupan bantuan tersebut menjadi modal untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Namun, pekerjaan Pemkab Brebes tidak berhenti pada penyaluran bantuan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program yang dijalankan mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, memperbaiki kualitas tempat tinggal, serta menjaga akses kesehatan dan pendidikan agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Rekomendasi untuk kamu
Nuryanto menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari tim kepolisian, kerangka tersebut akan dibawa ke RSUD…
Pengakuan pemuda bernama Hadi El Syarif ini sontak membuat geger kerabat dan tetangganya, yang tak…
Pengemudi truk tronton, Dion Suganta, juga mengalami luka memar pada kaki kanan dan dibawa ke…
JAKARTA – Surat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang meminta kementerian dan lembaga memublikasikan capaian…
Balita berusia satu tahun di Samarinda meninggal setelah mengalami sesak napas. Keluarga menduga asap karhutla berkaitan dengan kondisinya, tetapi Dinkes menyatakan penyebab kematian bukan asap.
Ia memaparkan sejumlah landasan hukum keterbukaan informasi desa, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008…