Kemiskinan Brebes Turun 26 Ribu Jiwa tapi Masih Tertinggi di Jateng, Ini Langkah Bupati

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma saat kegiatan pemerintah daerah terkait program pengentasan kemiskinan.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program bedah rumah. (Foto: Pemkab Brebes)

BREBES – Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai sekitar 26 ribu jiwa dalam setahun. Namun, capaian tersebut belum cukup menggeser Brebes dari posisi kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes pun menggenjot intervensi sosial, mulai dari bantuan pangan, layanan kesehatan gratis, hingga program bedah rumah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Brebes turun dari 283 ribu jiwa atau 15,60 persen pada Maret 2024 menjadi 257 ribu jiwa atau 14,15 persen pada Maret 2025. Angka itu dihitung dari total populasi sekitar 2,09 juta jiwa.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyebut penurunan tersebut sebagai perkembangan positif. Meski demikian, tantangan pengentasan kemiskinan masih besar, terlebih ketika persentase penduduk miskin Brebes masih berada di urutan tertinggi di Jawa Tengah.

“Adapun rerata garis kemiskinan tercatat pada tingkat pengeluaran Rp563.762 per orang per bulan,” kata Paramitha, Minggu (18/10/2026).

Persoalan kemiskinan ekstrem juga menunjukkan perbaikan. Persentasenya turun dari 0,75 persen pada 2024 menjadi 0,39 persen pada 2025.

Kendati demikian, penurunan angka statistik perlu diikuti perbaikan kondisi hidup masyarakat agar warga yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali terjerat kesulitan ekonomi.

Untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi keluarga rentan, Pemkab Brebes mengandalkan empat program prioritas yang dibiayai melalui APBD.

Pertama, Program Wareg Sedoyo yang menyalurkan paket sembako dalam empat tahap kepada 14.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum terjangkau bantuan pemerintah pusat. Program ini diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin.

Kedua, pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui APBD bagi 87.362 warga miskin. Pemerintah daerah juga menjalankan layanan kesehatan jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Hingga kini, layanan tersebut telah menjangkau 61.664 orang dari target 75.000 sasaran.