SEMARANG – Praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi hingga aktivitas pertambangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi kepentingan masyarakat dan keuangan negara. Dalam kurun waktu satu bulan, Polda Jawa Tengah bersama jajaran berhasil membongkar 59 perkara dengan total 79 tersangka. Nilai potensi kerugian negara dan penyalahgunaan subsidi yang berhasil diungkap mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan besar-besaran tersebut dilakukan selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Rinciannya, polisi menangani 46 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi, serta tujuh perkara pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan membeberkan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran. Konferensi pers juga dilaksanakan secara serentak melalui sambungan daring di wilayah hukum Polda Jateng.
BBM Subsidi Jadi Sasaran, 61 Orang Ditangkap
Dari 59 perkara yang diungkap, penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi kasus terbanyak. Polisi menetapkan 61 orang sebagai tersangka dalam 46 perkara.
Petugas menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Modus yang digunakan para pelaku terbilang beragam. Mulai dari membeli BBM subsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung lebih banyak BBM, hingga menggunakan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk mengelabui sistem pembelian.
Polisi juga menemukan praktik pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya.
Tak berhenti di situ, penyidik turut mengungkap penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan bisnis dan dijual kembali demi meraup keuntungan.
Kapolda Jateng menegaskan, praktik tersebut secara langsung merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah.
“Ini sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan konsumen justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Roy.













