Sebulan, Polda Jateng Bongkar 59 Kasus Mafia Subsidi dan Tambang Ilegal, Potensi Kerugian Negara Tembus Rp50 Miliar | Laman 2 dari 4

LPG 3 Kilogram Dioplos, 10 Orang Jadi Tersangka

Selain BBM, polisi juga membongkar enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.

Modus yang ditemukan adalah memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.

Hasil pemindahan tersebut kemudian dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi. Para pelaku diduga memanfaatkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan.

Praktik tersebut tidak hanya menyimpangkan distribusi energi bersubsidi, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang bergantung pada LPG 3 kilogram.

Tambang Ilegal Beroperasi, 14 Dump Truck dan 10 Alat Berat Disita

Penindakan juga menyasar aktivitas pertambangan tanpa izin. Dalam tujuh perkara yang diungkap, Polda Jateng dan Polres jajaran menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.

Dari lokasi penambangan, petugas mengamankan 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang digunakan untuk mengeruk serta mengangkut material tambang.

Aktivitas ilegal tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.

Dalam menjalankan aktivitasnya, para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan dump truck.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat. Kegiatan kemudian dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan petugas.

Ancaman Penjara 6 Tahun dan Denda hingga Rp100 Miliar

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sesuai jenis pelanggaran.

Untuk perkara pertambangan ilegal, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sebelumnya Berikutnya