JAKARTA – Situasi politik nasional mendadak menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
Informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran bertemu langsung dengan Prabowo dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk melepaskan jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, keinginan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, penyampaian niat mundur tersebut belum berarti pengunduran diri Gibran telah resmi diterima. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.
Sebelum informasi itu disampaikan ke publik, Gibran dikabarkan menemui Prabowo di kawasan Widya Chandra, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.
Polemik Ijazah Jadi Pemicu Tekanan Politik
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang terus menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Indonesia.
Situasi semakin berkembang setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Dua putusan tersebut kemudian memperbesar tekanan politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Bahkan, di DPR RI mulai berkembang wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran.
Rekomendasi untuk kamu
BREBES – Niat menjual sepeda motor hasil curian melalui transaksi cash on delivery (COD), seorang…
KOTA TEGAL – Peristiwa berdarah di atas kapal perikanan KM Dewi Samodra GT 60 di…
Dua ABK KM Dewi Samudra asal Tegal meninggal dunia dalam insiden berdarah di laut. Polisi mengungkap dugaan pembunuhan dan kematian ABK yang diikat rekannya.
BREBES – Insiden berdarah terjadi di sebuah kapal nelayan yang bertolak dari Pelabuhan Kota Tegal…
Kebakaran hutan dan lahan di Papua mencapai 313.777 hektare sepanjang Januari-September 2026. Kabut asap mengganggu sekolah, penerbangan, dan kesehatan warga.
PSI menerima surat pengunduran diri Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Kaesang Pangarep mengonfirmasi keputusan tiga tokoh tersebut.