Tokoh Agama dan Warga Brebes Keberatan Rencana Pembelian Lahan Al-Zaytun 1.200 Hektare

BREBES – Rencana pembelian lahan dalam skala besar di sejumlah desa di Kecamatan Banjarharjo dan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, oleh pihak yang dikaitkan dengan Yayasan atau Pondok Pesantren Al-Zaytun, menuai perhatian dan keberatan dari sejumlah elemen masyarakat.

Keberatan tersebut disampaikan melalui berbagai pernyataan sikap organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga keagamaan, serta tokoh agama dan masyarakat. Rencana pembelian lahan yang disebut-sebut mencapai sekitar 1.200 hektare itu dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kejelasan peruntukan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Salah satu langkah tersebut terlihat dalam pertemuan tokoh agama dan masyarakat yang berlangsung di Masjid Jami’ Baros. Pertemuan itu dihadiri pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Banjarharjo dan Ketanggungan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarharjo, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Fatko, serta sejumlah kiai dan tokoh masyarakat.

Di antara tokoh yang hadir yakni Kiai Uceng dari Salem, Kiai Saifurrohman, Ketua MWC NU Ketanggungan KH Shofi’ul Anam, Ketua MUI Banjarharjo KH Aziz, Gus Pipik dari FKPP, dan Sekretaris FKPP Gus Haerul Azam.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyampaikan keberatan terhadap rencana pembelian tanah dalam jumlah besar yang dinilai belum disertai penjelasan terbuka mengenai peruntukannya.

Masyarakat juga menyoroti berkembangnya informasi bahwa lahan yang dibeli di sejumlah desa di Kecamatan Banjarharjo dan Ketanggungan akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren dengan konsep serupa Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu.

Namun, informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut masih perlu diklarifikasi oleh pihak terkait. Karena itu, para tokoh masyarakat mendorong adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.

DPC PKB Brebes Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi

Keberatan terhadap rencana pembelian lahan tersebut juga disampaikan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Brebes melalui pernyataan sikap tertanggal 13 November 2026.

Dalam pernyataannya, Ketua DPC PKB Brebes, Musyafa menegaskan bahwa setiap rencana investasi dan pembelian lahan di wilayah Kabupaten Brebes harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“DPC PKB menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk melakukan transaksi tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sumber kehidupan masyarakat, penopang ketahanan pangan, dan warisan bagi generasi mendatang,” katanya, Sabtu (14/11/2026).

Berikutnya

DPC PKB Brebes Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi

Rekomendasi untuk kamu