Tokoh Agama dan Warga Brebes Keberatan Rencana Pembelian Lahan Al-Zaytun 1.200 Hektare

Pertemuan tokoh agama dan masyarakat terkait rencana pembelian lahan di Kabupaten Brebes, oleh pihak yang dikaitkan dengan Yayasan atau Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Pertemuan tokoh agama dan masyarakat terkait rencana pembelian lahan di Kabupaten Brebes, oleh pihak yang dikaitkan dengan Yayasan atau Pondok Pesantren Al-Zaytun. (Foto: Istimewa)

Atas dasar itu, DPC PKB Brebes meminta Pemerintah Kabupaten Brebes bersama ATR/BPN, DPRD, MUI, PCNU, FKPP, dan instansi terkait untuk melakukan kajian serta verifikasi secara menyeluruh terhadap rencana pembelian lahan di Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo.

Ada lima hal yang menjadi perhatian DPC PKB Brebes, yakni mencegah penguasaan tanah yang merugikan masyarakat, memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif yang bertentangan dengan ketentuan, menjaga sumber air dan irigasi, memastikan seluruh transaksi serta rencana pemanfaatan lahan sesuai hukum, serta memberikan informasi dan ruang partisipasi yang memadai kepada masyarakat.

“Kami menjalankan prinsip dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih, yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan,” ungkapnya.

Langkah Preventif Cegah Konflik Horizontal

Sejumlah elemen masyarakat menilai persoalan ini perlu disikapi secara hati-hati dan melalui komunikasi terbuka antara pemerintah, pihak pembeli lahan, serta masyarakat terdampak.

Langkah penyampaian pernyataan sikap tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, termasuk potensi konflik horizontal di kemudian hari.

Masyarakat pada prinsipnya mengharapkan adanya kepastian mengenai siapa pihak yang melakukan pembelian, berapa luas lahan yang telah dan akan dibeli, bagaimana proses transaksinya, serta untuk apa lahan tersebut nantinya dimanfaatkan.

Dengan adanya klarifikasi dan kajian menyeluruh, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan situasi sosial masyarakat di wilayah Banjarharjo maupun Ketanggungan tetap kondusif.

“Brebes pada dasarnya terbuka terhadap investasi. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan sikap DPC PKB, kepentingan rakyat, keselamatan lingkungan, dan masa depan pertanian daerah harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.