BREBES – Lulusan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes mulai dilirik sebagai calon tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja internasional. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bahkan menyiapkan skema pembekalan sejak siswa masih duduk di bangku SMA.
Program tersebut mencakup pelatihan bahasa asing, keterampilan teknis, peningkatan kompetensi, hingga sertifikasi profesi. Tujuannya, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga bekal keahlian yang dibutuhkan negara tujuan penempatan pekerja migran.
Rencana itu disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Brebes, Rabu (11/11/2026).
Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian P2MI dengan Kementerian Sosial. Pembekalan direncanakan menyasar siswa kelas II dan III SMA agar mereka memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja.
Mukhtarudin menegaskan, Sekolah Rakyat harus mampu membuka jalan bagi siswa untuk menentukan masa depannya. Pilihan mereka tidak boleh berhenti pada keterbatasan ekonomi keluarga.
Pemerintah, kata dia, akan memberikan ruang bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja di dalam negeri, maupun meniti karier di luar negeri.
“Prinsipnya, pemerintah hadir untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah, silakan. Yang ingin bekerja di dalam negeri juga dipersilakan. Namun, bagi yang berminat bekerja ke luar negeri, pemerintah akan menyiapkan pelatihan bahasa, keterampilan teknis, kompetensi, hingga sertifikasinya,” ujar Mukhtarudin.
Bukan Sekadar Mengirim Tenaga Kerja
Penyiapan calon pekerja migran sejak bangku sekolah dinilai penting agar lulusan memiliki daya saing ketika memasuki pasar kerja internasional.
Namun, pemerintah juga dituntut memastikan peluang tersebut tidak berhenti pada janji pelatihan. Ketersediaan lembaga pelatihan, standar sertifikasi, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan negara tujuan, hingga akses penempatan kerja yang aman menjadi bagian penting dari program tersebut.
Mukhtarudin menekankan, calon pekerja migran harus memahami prosedur penempatan resmi. Mereka perlu dibekali informasi agar tidak terjebak praktik perekrutan ilegal maupun penempatan yang berisiko.













