Sementara pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng memastikan penindakan tidak akan berhenti pada para pelaku di lapangan. Aparat juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari BBM maupun LPG subsidi hasil penyalahgunaan.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Pertamina Perketat Pengawasan Transaksi SPBU
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, mengapresiasi langkah Polda Jateng dalam membongkar praktik penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia memastikan Pertamina terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi yang menggunakan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut Gustiar, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan QR code dan nomor polisi kendaraan yang berganti-ganti. Pelaku juga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk melakukan pembelian berulang.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelasnya.
Pertamina mengajak masyarakat melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi melalui saluran pengaduan resmi atau kepada aparat penegak hukum.
Kapolda Jateng juga meminta masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG tidak terlibat dalam praktik penyimpangan distribusi barang bersubsidi.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM dan LPG bersubsidi, maupun aktivitas pertambangan tanpa izin diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
Roy menegaskan, pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima pihak yang berhak.
Rekomendasi untuk kamu
Atas perbuatannya, Amirudin dijerat Pasal 476 dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ia…
Penyidikan Kasus WAP Dihentikan Polres Tegal Kota telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menggelar perkara terkait…
Dua ABK KM Dewi Samudra asal Tegal meninggal dunia dalam insiden berdarah di laut. Polisi mengungkap dugaan pembunuhan dan kematian ABK yang diikat rekannya.
Remaja 16 tahun tenggelam saat berenang di irigasi Sungai Karangasem, Cilacap. Tim SAR menemukan korban meninggal dunia pada kedalaman dua meter.
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam. Ini latar belakangnya.
“Yang meninggal dua orang. Tapi saya masih luar kota jadi saya belum tahu persis,” kata…