BREBES – Praktik penarikan iuran kepada wali murid di sekolah negeri Kabupaten Brebes kembali menjadi sorotan. Bupati Brebes turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Brebes, salah satu sekolah yang paling banyak menerima aduan masyarakat terkait pungutan biaya pendidikan.
Dalam sidak tersebut, Bupati mempertanyakan transparansi pengelolaan iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa. Mulai dari bukti pembayaran, besaran pungutan, total dana yang terkumpul, hingga penggunaannya.
Bupati secara khusus meminta pihak sekolah menunjukkan nota maupun tanda terima pembayaran. Ia juga mempertanyakan berapa nominal iuran yang dibebankan kepada setiap siswa dan untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
Dari hasil penelusuran awal, diketahui terdapat iuran bulanan dengan nominal yang berbeda-beda. Persoalan lain muncul pada sejumlah kegiatan sekolah, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan pemilihan ketua OSIS.
Kegiatan tersebut disebut telah masuk dalam pembiayaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS), tetapi masih ada penarikan biaya melalui komite sekolah.
Jika benar satu kegiatan sudah dibiayai melalui dana BOS, tetapi kembali dibebankan kepada wali murid, kondisi tersebut berpotensi menjadi pungutan ganda.
Bupati menegaskan, sekolah harus terbuka dalam setiap pengelolaan uang yang bersumber dari orang tua siswa. Tidak boleh ada penarikan dana tanpa kejelasan peruntukan dan pertanggungjawaban.
“Setiap iuran harus ada catatannya, dan orang tua berhak melihatnya,” demikian pesan Bupati kepada pihak sekolah.
Ia juga mengingatkan bahwa sumbangan dari wali murid hanya diperbolehkan apabila benar-benar bersifat sukarela. Tidak boleh ada nominal yang ditentukan atau diwajibkan kepada orang tua.
Selain itu, pembelian buku maupun lembar kerja siswa (LKS) tidak boleh diwajibkan melalui sekolah. Orang tua harus memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhan belajar anaknya.













