BREBES – Rencana pendirian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Brebes menuai penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Aspirasi penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Senin (16/11/2026).
Penolakan itu menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan rencana pendirian pesantren tersebut. Hingga kini, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma disebut belum mengeluarkan izin pendirian Ponpes Al-Zaytun.
Kepala Kesbangpol Brebes, Cecep Aji Suganda, menegaskan bahwa pemerintah daerah masih mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk keberatan yang disampaikan sejumlah ormas Islam.
“Bupati belum mengeluarkan izin. Penolakan masyarakat melalui ormas-ormas Islam ini menjadi bahan dan acuan bagi Bupati dalam menentukan kebijakan selanjutnya,” jelas Cecep.
Menurutnya, persoalan rencana pendirian Ponpes Al-Zaytun tidak hanya menyangkut aspek perizinan. Pemerintah daerah juga melakukan pembahasan lintas sektor dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.
Instansi yang dilibatkan antara lain DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPSDAPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Kabupaten Brebes.
Koordinasi juga menjangkau unsur Forkopimcam dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo. Sejumlah desa yang masuk dalam pembahasan tersebut meliputi Buara, Cikesal Lor, Cikesal Kidul, Malahayu, dan Cikuya.
Dari unsur masyarakat dan organisasi keagamaan, pemerintah daerah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PCNU, Muhammadiyah, LDII, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Persis, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Al-Irsyad.
Unsur organisasi keagamaan tingkat kecamatan dari Ketanggungan dan Banjarharjo juga masuk dalam daftar pihak yang dilibatkan dalam koordinasi tersebut.
Cecep menegaskan, berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dengan belum diterbitkannya izin oleh Bupati Brebes, rencana pendirian Ponpes Al-Zaytun di wilayah tersebut masih menjadi persoalan yang menunggu keputusan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Brebes dihadapkan pada proses pembahasan lintas sektor sekaligus aspirasi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Keputusan selanjutnya akan menentukan bagaimana kelanjutan rencana pendirian pesantren tersebut.













