Sidak SMPN 3 Brebes, Bupati Temukan Dugaan Pungutan Ganda: Dana BOS Sudah Ada, Komite Masih Tarik Iuran

Bupati Brebes sidak SMP Negeri 3 Brebes terkait aduan pungutan biaya sekolah.
Bupati Brebes sidak SMP Negeri 3 Brebes terkait aduan pungutan biaya sekolah. (Foto: Istimewa)

Dana BOS Jangan Sampai Kalah oleh Pungutan

Persoalan pungutan sekolah juga menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran pendidikan tahun mendatang.

Bupati meminta agar dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat terlebih dahulu dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Penyusunan anggaran BOS tahun 2027 harus menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama.

Catatan hasil sidak di SMP Negeri 3 Brebes tersebut selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Namun, Bupati menegaskan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada satu sekolah. SMP Negeri 3 Brebes disebut baru menjadi salah satu titik awal untuk menelusuri persoalan pungutan di lingkungan sekolah.

Baca Juga:  Ratusan Anak Keluarga Kurang Mampu di Brebes Ikut Khitan Massal di RSUD Soekarno Ketanggungan

Wali Murid Diminta Berani Melapor

Bupati juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik penarikan pungutan wajib di sekolah. Orang tua diminta tidak takut menyampaikan laporan apabila masih menemukan sekolah yang membebankan biaya tertentu tanpa dasar dan kejelasan.

“Bapak-ibu wali murid, nek esih ana sekolah sing narik pungutan wajib, wadul bae. Sebutkan nama sekolahnya, supaya bisa diperiksa,” pesannya.

Untuk mempermudah pengaduan, Pemerintah Kabupaten Brebes menyediakan sejumlah saluran pelaporan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Wali murid dapat menyampaikan aduan melalui WhatsApp Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes di nomor 0896-7212-5006. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan kanal pengaduan sambu.brebeskab.go.id dan lapor.go.id.

Baca Juga:  10 Hari Tak Terlihat Tetangga, Lansia Tionghoa di Jatibarang Brebes Membusuk di dalam Ruko

Khusus persoalan pungutan di SMA/SMK, pengaduan diarahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk madrasah, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Pemerintah daerah berharap masyarakat ikut mengawasi praktik pengelolaan biaya pendidikan. Sebab, sekolah semestinya menjadi tempat anak-anak memperoleh pendidikan, bukan justru menjadi sumber beban tambahan bagi orang tua.