Ia pun meminta Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah melakukan pengecekan ulang terhadap data penerima bantuan.
Verifikasi juga diminta dilakukan bersama Kementerian Sosial agar warga yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4 tidak kehilangan hak hanya karena identitasnya disalahgunakan.
“Dinsos juga perlu melakukan verifikasi lagi dengan Kementerian Sosial, jangan sampai masyarakat yang dari desil 1, 2, 3, 4 dimanfaatkan,” tegasnya.
Luthfi juga meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa ikut memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai pentingnya menjaga KTP dan tidak sembarangan meminjamkan identitas. “Ini menyangkut masyarakat desil 1, 2, 3,” ujarnya.
Hak Lansia Dipastikan Kembali
Selain memastikan pemulihan bantuan, pemerintah provinsi dan kabupaten juga memberikan bantuan kepada Darmi dan Dayat. Kasus ini sekaligus menunjukkan pentingnya validasi berlapis dalam penyaluran bansos, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi rentan.
Rekomendasi untuk kamu
Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.
Relawan pemadam karhutla Nurdin meninggal dunia di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas di tengah asap tebal.
“Harapannya, melalui program tersebut, kesadaran dan partisipasi masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam mencegah kekerasan dan…
Pemkab Brebes tidak hanya menjamin pelayanan medis dan pendampingan psikologis gratis, tetapi juga memperhatikan aspek…
Airlangga Hartarto menilai gejolak MSCI tak mengganggu ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah menyiapkan Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak gentar menghadapi MSCI yang mempertimbangkan penurunan status pasar modal RI. Tata kelola dan kepercayaan investor menjadi sorotan.