JAKARTA — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantam Indonesia sepanjang tahun 2026. Sampai saat ini bencana karhutla masih berlangsung tanpa penanganan berarti.
Berdasarkan hasil riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dampak ekonomi dan kesehatan akibat bencana ini diperkirakan menelan kerugian total mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Angka tertinggi dari estimasi kerugian tersebut setara dengan 49,1% dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026.
Kasus Melonjak dan Pergeseran Wilayah Terdampak
Pada paruh pertama tahun 2026 saja, kasus karhutla di Indonesia tercatat melonjak drastis hingga 366% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menariknya, sebaran titik api kini tidak lagi berfokus di sabuk gambut Sumatra dan Kalimantan seperti krisis-krisis sebelumnya, melainkan mulai merambat hingga ke wilayah Indonesia Timur.
Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi paling parah terdampak dari sisi luas lahan terbakar, yakni mencapai 38.310 hektare. Jumlah ini hampir 1,5 kali lipat dari posisi kedua, yaitu Papua Selatan dengan luas 25.838 hektare.
Jika dilihat dari angka kerugian ekonomi per wilayah, provinsi yang menanggung dampak terbesar meliputi:
- Kalimantan Barat: Rp5,7 triliun
- Papua Barat: Rp4,3 triliun
- Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2,8 triliun
Munculnya Papua Barat dan NTT di jajaran teratas menegaskan perluasan jangkauan krisis asap ke kawasan timur Indonesia.
Dampak Ekonomi, Pajak, dan Sektor Kesehatan
Secara agregat, potensi kerugian ekonomi dari berhentinya aktivitas usaha akibat karhutla mencapai Rp29,54 triliun (sekitar 0,23% dari PDB nasional).
Lumpuhnya sektor-sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, serta akomodasi makanan dan minuman turut menggerus potensi penerimaan pajak bersih di daerah hingga Rp269,86 miliar.
Hal ini dipicu oleh lesunya transaksi ekonomi daerah dan besarnya pengeluaran anggaran untuk pemadaman api.













