JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, secara signifikan pada 2026.
Jumlah penerima bantuan melonjak dari hanya 20 unit rumah pada 2025 menjadi 783 unit pada tahun ini atau naik sekitar 30 kali lipat. Baca berita tanpa iklan.
Peningkatan kuota tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan rumah tidak layak huni yang tinggi.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena masih menghadapi persoalan kemiskinan dan tingginya jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, seluruh bantuan perumahan harus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
“Kepentingan kami membantu rakyat dengan data desil 1–4 yang dilakukan secara transparan dan tolong siapkan dari tempat Ibu untuk aktif dalam pelaksanaannya,” ujar dia saat menerima Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Selain meningkatkan kuota BSPS, Kementerian PKP juga menyetujui usulan penambahan kuota rumah subsidi di Provinsi Jawa Tengah dari 25.000 unit menjadi 50.000 unit. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan di Brebes yang saat ini tercatat mencapai 109.559 unit.
Dalam pertemuan tersebut, Ara juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah. Ini termasuk pelaku usaha mikro seperti nasabah PNM Mekaar, memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumah.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian, Kementerian PKP turut mengintegrasikan Program Gentengisasi ke dalam pelaksanaan BSPS di Brebes. Program tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap rumah yang sudah tidak layak, seperti seng berkarat, dengan genteng produksi dalam negeri.
Melalui program itu, pemerintah berharap rumah masyarakat menjadi lebih sehat, aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik, sekaligus mendorong penggunaan produk lokal.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP terhadap percepatan pembangunan perumahan di wilayahnya. Dia menegaskan, pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel dan transparan.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pejabat negara dan menyita 11 HP serta 42 flashdisk.
Din Syamsuddin mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto mencopot Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan buntut kontroversi penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an di Sukoharjo.