Kritik Warga Tak Cukup Dijawab dengan Konten, Pemkab Brebes Didorong Berubah | Laman 2 dari 4

“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau ada informasi yang keliru, kita luruskan dengan fakta dan bukti. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan fungsi humas bukan hanya sebagai corong pemerintah, tetapi sebagai penghubung ketika terjadi jarak antara kebijakan dan persepsi masyarakat.

Media Sosial Jangan Cuma Jadi Etalase Pemkab
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, menilai media sosial pemerintah juga harus keluar dari pola lama yang menjadikannya sekadar etalase kegiatan.

Masyarakat, kata dia, membutuhkan informasi yang berhubungan langsung dengan persoalan sehari-hari. “Media sosial pemerintah bukan lagi sekadar tempat memposting kegiatan. Media sosial harus menjadi ruang untuk menjelaskan, mendengarkan, merespons, dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Fajar.

Ia mendorong pengelola media sosial pemerintah menggunakan lima pilar konten, yakni Info, Impact, Edukasi, Interaksi, dan Human Government. Artinya, keberhasilan media sosial pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tayangan atau seberapa sering kegiatan pimpinan dipublikasikan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setelah melihat informasi tersebut masyarakat lebih tahu, lebih paham, lebih terlayani, dan lebih terlibat. Fajar juga mendorong penggunaan visual yang kuat, bahasa yang lebih natural, serta pendekatan yang menampilkan sisi manusiawi pemerintah.

DPRD: Komunikasi Publik Harus Punya Dampak
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, menilai perubahan pola komunikasi masyarakat membuat pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan komunikasi satu arah. Kecepatan informasi, keterbatasan SDM, serta banyaknya platform dengan karakter berbeda menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

“Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada menyampaikan informasi. Kita harus berpikir bagaimana informasi itu memberikan dampak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Heri.

Ia mendorong adanya penguatan SDM, teknologi, konten, hingga sistem evaluasi.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memiliki SOP dan mekanisme monitoring agar tidak gagap ketika menghadapi hoaks, komentar negatif, maupun isu yang berkembang cepat.

“Kita perlu membangun sistem, termasuk SOP dan mekanisme monitoring. Ketika muncul hoaks, komentar negatif, atau isu yang berkembang cepat, pemerintah tidak boleh gagap dalam memberikan respons,” katanya.

Sebelumnya Berikutnya

Rekomendasi untuk kamu