SEMARANG — Rentetan dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah memunculkan persoalan lain di luar penanganan korban: siapa yang sebenarnya punya kewenangan untuk menghentikan atau menertibkan dapur MBG yang bermasalah?
Persoalan itu disoroti Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen setelah dugaan keracunan MBG terjadi di sedikitnya tujuh kabupaten sepanjang September 2026. Tujuh daerah tersebut yakni Purworejo, Pati, Rembang, Batang, Blora, Jepara, dan Cilacap.
Sejumlah kejadian bahkan membuat ratusan penerima manfaat harus mendapatkan penanganan medis. Di Batang, misalnya, jumlah penerima manfaat yang terdampak dugaan keracunan di Kecamatan Bawang telah mencapai lebih dari 700 orang pada 28 September 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut sebagian besar sudah menjalani rawat jalan atau diperbolehkan pulang, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan.
Di tengah situasi tersebut, Taj Yasin yang juga memimpin Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah mengungkap adanya keterbatasan kewenangan di tingkat daerah.
Menurut dia, satgas provinsi maupun kabupaten/kota saat ini lebih banyak berfungsi melakukan monitoring dan pendataan, kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Artinya, ketika ditemukan persoalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), daerah belum memiliki kewenangan penuh untuk langsung menjatuhkan sanksi seperti suspend atau penutupan.
“Yang keracunan kan warga kami,” kata Taj Yasin, seperti dikutip dari pemberitaan mengenai pernyataannya pada Senin (28/9/2026).
Karena itu, Taj Yasin meminta pemerintah daerah diberi kelonggaran kewenangan untuk menertibkan SPPG apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Menurutnya, kewenangan tersebut dibutuhkan agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pihak yang menerima laporan dan melakukan pemantauan, tetapi juga dapat mengambil langkah cepat ketika menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Rekomendasi untuk kamu
JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali mendapat tekanan berat. Pada perdagangan Selasa (29/9/2026), rupiah sempat…
Komunikasi pemerintah di era media sosial tak cukup hanya dengan mengunggah kegiatan. Pemkab Brebes didorong lebih berani mendengar kritik, merespons keresahan, dan memberi kepastian kepada warga.
Sebanyak 434 satuan pendidikan di Brebes masuk program revitalisasi 2026. Anggarannya bervariasi, mulai Rp175 juta hingga Rp2 miliar per sekolah.
Dua sepeda motor terseret kereta api di perlintasan Kauman, Brebes, setelah palang pintu sempat dibuka dan kereta lain kembali melaju dari arah timur.
Ketua Komisi IV DPRD Brebes Ferry Anggrianto menyoroti kebersihan Puskesmas Tanjung. Ruangan hingga toilet dicek dan sejumlah bagian dinilai masih perlu dibenahi.
DPRD Brebes menemukan persoalan konstruksi saat sidak revitalisasi SMPN 1 Banjarharjo. Pemasangan baja ringan yang dinilai keliru diminta segera dibongkar dan diperbaiki.