Kritik Warga Tak Cukup Dijawab dengan Konten, Pemkab Brebes Didorong Berubah

Kepala Diskominfotik Brebes Warsito Eko Putro saat menyampaikan materi komunikasi publik
Kepala Diskominfotik Brebes Warsito Eko Putro menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang mampu mendengar dan merespons keresahan warga. (Foto: Dok Pemkab Brebes)

Heri menegaskan komunikasi publik bukan pekerjaan satu bagian saja. “Membangun kepercayaan publik adalah kerja bersama. Humas, OPD, pimpinan, dan masyarakat harus berada dalam satu ekosistem komunikasi yang saling mendukung,” tegasnya.

Dari Sekadar Posting Menjadi Percakapan
Narasumber profesional Rama Sahid mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada pola komunikasi “create, post, done”. Setelah konten dipublikasikan, pemerintah harus membaca respons masyarakat, memberikan jawaban, dan mengarahkan warga pada solusi.

Rama memperkenalkan prinsip 3R: Read, Respond, Redirect. Read berarti memahami konteks percakapan. Respond berarti memberikan jawaban yang jelas dan manusiawi. Sedangkan Redirect berarti mengarahkan masyarakat kepada solusi atau tindak lanjut yang tepat.

Ia juga menekankan prinsip 4C: Clear, Concise, Courteous, Correct—jelas, ringkas, santun, dan benar. “Jawaban pemerintah harus jelas, ringkas, santun, dan benar. Jangan sampai karena ingin cepat merespons, kita justru memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat,” jelasnya.

Menurut Rama, persoalan komunikasi pemerintah pada akhirnya bukan sekadar bagaimana membuat konten yang menarik. “Konten yang baik memang bisa menarik perhatian, tetapi komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan,” katanya.

Keterbatasan Admin Tak Boleh Jadi Alasan
Dalam diskusi, pengelola media sosial pemerintah juga mengungkap persoalan di lapangan. Mulai dari keterbatasan perangkat dan aplikasi, minimnya sarana prasarana, kekurangan pegawai, hingga admin media sosial yang masih merangkap pekerjaan lain.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan terhadap komunikasi publik tidak bisa hanya dibebankan kepada admin media sosial. Dukungan organisasi dan pimpinan tetap diperlukan agar pengelolaan komunikasi memiliki perencanaan, produksi, publikasi, respons, hingga evaluasi yang jelas.

Karakter lokal juga dinilai penting. Penggunaan bahasa daerah, termasuk bahasa Ngapak, dapat menjadi pendekatan untuk membuat komunikasi pemerintah lebih dekat dengan masyarakat sepanjang digunakan secara tepat.

Pada akhirnya, forum Bakohumas tersebut membawa satu pesan penting: ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan sekadar seberapa cepat unggahan dibuat atau seberapa tinggi jumlah tayangannya.

Yang lebih penting adalah apakah warga mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, memperoleh jawaban atas persoalannya, dan merasa pemerintah benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan kepastian.