Kritik Warga Tak Cukup Dijawab dengan Konten, Pemkab Brebes Didorong Berubah

BREBES – Pemerintah daerah dituntut mengubah cara berkomunikasi di tengah derasnya arus informasi media sosial. Publik tidak lagi cukup diberi deretan unggahan kegiatan dan capaian pemerintah, tetapi membutuhkan jawaban ketika menyampaikan keluhan, kritik, maupun mempertanyakan kebijakan.

Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, Rabu (30/9/2026).

Forum tersebut menyoroti persoalan yang kerap muncul dalam komunikasi pemerintah di ruang digital: kecepatan informasi masyarakat jauh lebih tinggi dibanding kemampuan pemerintah meresponsnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya berbekal data dan regulasi ketika menghadapi keresahan masyarakat.

“Kebijakan yang benar secara data dan aturan belum tentu langsung diterima masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menggabungkan data dengan empati. Masyarakat perlu merasa bahwa keresahan mereka dipahami sebelum kita menjelaskan aturan dan kebijakan,” ujar Warsito.

Menurut dia, komunikasi publik harus menggabungkan Logos, Pathos, dan Ethos. Logos berkaitan dengan data dan fakta, Pathos dengan empati, sedangkan Ethos menyangkut kredibilitas dan kepercayaan.

Pendekatan yang ditawarkan adalah “Pathos First”, yakni memahami persoalan yang dirasakan masyarakat sebelum masuk pada penjelasan mengenai aturan, alasan kebijakan, dampak, dan langkah mitigasi.

“Data dan regulasi tetap penting, tetapi jangan digunakan untuk berdebat dengan masyarakat. Gunakan data untuk memperkuat penjelasan setelah kita menunjukkan bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Jangan Lawan Kritik Viral dengan Viral
Tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks ketika kritik dari konten kreator lokal menyebar cepat di media sosial. Tidak semua informasi yang viral telah melalui proses verifikasi.

Namun, menurut Warsito, kondisi tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk terburu-buru membuat bantahan. Pemerintah justru harus memastikan informasi yang disampaikan benar sebelum memberikan respons.

Berikutnya

Rekomendasi untuk kamu