Bupati juga meminta tiap OPD segera memulai pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak terjadi lagi adanya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan pada akhir tahun anggaran.
“Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dan terealisasikan secara tepat prosedur, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu. Serta didukung dengan pengadministrasian yang tertib, sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Bupati Brebes.
Dia menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan terus berlanjut.
Rakor POK jangan dianggap bentuk rapat semata, namun ada interaksi juga konsultasi baik dalam menghadapi permasalahan maupun perencanaan kegiatan pembangunan ke depan.
“Susun langkah strategi yang sistemis dan matang guna kelancaran berbagai agenda pembangunan serta dapat mencapai target, sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” tegasnya.
Dia juga meminta kepada seluruh OPD selaku pengguna anggaran mampu melaksanakan kegiatan sebaik mungkin, seefektif serta seefisien mungkin, sesuai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Brebes saat ini, dalam mewujudkan Program Brebes Beres.
“Percepat pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, dengan prioritas pada percepatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
“Peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran, peningkatan sdm, peningkatan infrastruktur serta pemantapan kemandirian keuangan dan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
Lima Proyek Strategis Rp32,6 Miliar di Brebes Baru Digarap 11 Persen

Rekomendasi untuk kamu

Gus Irfan, anak Gus Irfan, tenaga ahli Kemenhaj, Menteri Haji dan Umrah, klarifikasi Gus Irfan, polemik nepotisme, kekurangan pegawai Kemenhaj, Mochamad Irfan Yusuf

Pengangkatan dua putra Gus Irfan sebagai tenaga ahli Kemenhaj menuai sorotan. Publik menanti penjelasan soal kompetensi, transparansi, dan konflik kepentingan.

Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.









