BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar apel kendaraan dinas di KPT Brebes, Senin 16 Juni 2025. Apel kendaraan dinas ini untuk memastikan aset yang ada di Pemkab Brebes tertib administrasi dan dirawat dengan baik.
Bupati Brebes Parmaitha Widya Kusuma menyampaikan apel ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mendata, menertibakan, serta memastikan pemanfaatan aset kendaraan dinas secara optimal.
“Ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Brebes. Jadi, saya harap kendaraan dinas yang berada di tiap instansi harus dijaga dengan baik dan dirawat secara maksimal,” ujarnya.
Mitha juga menyayangkan, kegiatan yang sangat penting dalam mendata kendaraan dinas di Brebes tersebut baru pertama kali digelar. Dia berharap ke depan langah ini bisa menjadi agenda rutin dalam melakukan pendaraan aset terutama kendaraan dinas.
“Ini sangat penting untuk memastikan kendaraan dinas terawat dengan baik. Pembelian kendaraan dinas ini menggunakan uang rakyat, sehingga pejabat yang menggunakannya harus merawat dan menjaganya dengan baik,” terangnya.
Selain mengecek fisik kendaraan dinas, apel ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan tersimpan dengan baik. Jangan sampai, kendaraan dinasn ada, namun surat-suratnya tidak ada.
Dalam kesempatan itu, Bupati Brebes juga menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah. Dia mengingatkan seluruh perangkat daerah, agar dapat menjaga aset negara dengan baik, dimanfaatkan sesuai fungsinya, serta dipertanggungjawabkan pengunaannya.
Rekomendasi untuk kamu
Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.
Relawan pemadam karhutla Nurdin meninggal dunia di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas di tengah asap tebal.
BREBES – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Brebes masih menjadi persoalan serius….
BREBES – Menindaklanjuti instruksi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman…
Airlangga Hartarto menilai gejolak MSCI tak mengganggu ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah menyiapkan Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak gentar menghadapi MSCI yang mempertimbangkan penurunan status pasar modal RI. Tata kelola dan kepercayaan investor menjadi sorotan.