BREBES – Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes mengungkap awal mula 60 kendaraan dinas bodong alias tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Jadi 60 itu tidak semuanya mobil. Mobilnya hanya 26, sisanya sepeda motor,” kata Kepala BPKAD Brebes Edi Kusmartono, Selasa 17 Juni 2025.
Edi mengungkapkan, dari 60 kendaraan milik Pemkab Brebes, ada yang tidak memiliki BPKB, ada pula yang tidak memiliki STNK. Jadi tidak keseluruhan tidak memiliki STNK dan BPKB.
Edi menjelaskan, awalnya pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelum adanya BPKAD yang terbentuk di tahun 2020, keberadaan surat-surat kendaraan dipegang masing-masing OPD.
“Jadi berpindah-pindah. Setelah dari OPD dipegang Sub Bagian Aset dan Perlengkapan Bagian Umum Setda. Kemudian berpindah ke
Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPKD). Kemudian setelah BPKAD terbentuk masuk ke sini,” kata Edi.
Edi mengaku tidak mengetahui keberadaan surat-surat 60 kendaraan tersebut. Namun yang pasti surat-surat kendaraan itu telah lama hilang.
“Jadi dulu pembelian kendaraan oleh masing-masing OPD dan tidak dilakukan secara tersentral. Keberadaan BPKB juga sudah ditelusuri tapi saat ini petugas sudah ganti semua. Pegawainya juga berpindah pindah,” kata Edi.
Beranda
Headline
Pemkab Brebes Sulit Telusuri BPKB-STNK Kendaraan Dinas yang Hilang, Jadi Kendala Bayar Pajak
Pemkab Brebes Sulit Telusuri BPKB-STNK Kendaraan Dinas yang Hilang, Jadi Kendala Bayar Pajak

Rekomendasi untuk kamu

Gus Irfan, anak Gus Irfan, tenaga ahli Kemenhaj, Menteri Haji dan Umrah, klarifikasi Gus Irfan, polemik nepotisme, kekurangan pegawai Kemenhaj, Mochamad Irfan Yusuf

Pengangkatan dua putra Gus Irfan sebagai tenaga ahli Kemenhaj menuai sorotan. Publik menanti penjelasan soal kompetensi, transparansi, dan konflik kepentingan.

Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.









