“Insyaallah, dalam 1-2 minggu ke depan, semuanya akan lebih jelas,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar program ini disempurnakan lebih lanjut dan dapat menjangkau sebanyak mungkin daerah di Indonesia.
“Presiden meminta agar apa yang sudah direncanakan ini terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah dapat ikut berpartisipasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa penerimaan siswa akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk prioritas utama program ini adalah kelompok masyarakat yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan kalangan ekonomi paling rentan.
“Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar terletak di daerah yang sangat membutuhkan sekolah dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” jelas Amalia.
Program Sekolah Rakyat ini juga akan mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua.
Dua universitas, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), turut menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program ini.
53 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan, Infrastruktur dan Kurikulum Dikebut Jelang Tahun Ajaran Baru

Rekomendasi untuk kamu

Indonesia lantang mendukung Palestina, tetapi ekspor minyak sawit ke Israel tetap berjalan. Data perdagangan mengungkap nilai ekspor produk sawit olahan mencapai US$21,6 juta pada 2025.

Kegiatan studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan APBD sekitar Rp 50 juta. Agenda wisata dan kuliner menuai kritik akademisi.

Foto Menkes Budi Gunadi Sadikin menggunakan selang oksigen di Kalteng viral setelah imbauan adaptasi kabut asap. Pasien rumah sakit dilaporkan melonjak tiga kali lipat.

Sebanyak 10 relawan dilaporkan gugur saat menangani karhutla di Indonesia. Enam korban berasal dari kawasan Bromo, tiga dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan.

Gus Irfan, anak Gus Irfan, tenaga ahli Kemenhaj, Menteri Haji dan Umrah, klarifikasi Gus Irfan, polemik nepotisme, kekurangan pegawai Kemenhaj, Mochamad Irfan Yusuf







