Teriak Free Palestine, Indonesia Justru Jadi Pemasok Sawit Utama Israel

Protes warga Indonesia di tengah sorotan ekspor minyak sawit ke Israel dan dukungan terhadap Palestina.
Protes warga Indonesia di tengah sorotan ekspor minyak sawit ke Israel dan dukungan terhadap Palestina. (Foto: IG/ @sarahmotiva)

JAKARTA — Indonesia lantang menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Seruan Free Palestine berkumandang di berbagai kesempatan, kecaman terhadap pendudukan Israel terus disampaikan, dan solidaritas untuk rakyat Gaza menjadi pesan politik yang berulang kali ditegaskan.

Namun, di balik sikap tersebut, ada ironi yang sulit diabaikan: produk minyak sawit Indonesia tetap mengalir ke pasar Israel dalam nilai puluhan juta dolar AS setiap tahun.

Data perdagangan internasional menunjukkan, Indonesia menjadi pemasok utama produk minyak sawit olahan ke Israel. Berdasarkan data World Integrated Trade Solution (WITS), nilai ekspor produk minyak sawit Indonesia dengan kode HS 151190 ke Israel mencapai US$21,63 juta pada 2024, dengan volume sekitar 21.908 ton.

Pada 2025, nilai ekspor untuk kategori produk yang sama masih mencapai sekitar US$21,60 juta, dengan volume sekitar 19.185 ton.

Angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas perdagangan tersebut terus berlangsung, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Data tersebut dilaporkan Suara.com berdasarkan WITS.

Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana dukungan Indonesia terhadap Palestina diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang konsisten?

Solidaritas di Panggung, Transaksi Tetap Berjalan

Sikap Indonesia terhadap Palestina selama ini dibangun di atas prinsip antikolonialisme dan penolakan terhadap pendudukan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar urusan diplomasi, melainkan juga bagian dari identitas politik yang terus dipertahankan di hadapan publik internasional.

Namun, persoalan muncul ketika retorika politik tersebut berhadapan dengan kepentingan perdagangan. Saat dukungan untuk Palestina digaungkan, ekspor komoditas strategis ke Israel ternyata tetap berlangsung.

Di sinilah letak ironi yang patut dikritik. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kecaman dan mengulang slogan solidaritas.