Teriak Free Palestine, Indonesia Justru Jadi Pemasok Sawit Utama Israel | Laman 3 dari 4

Rantai pasok komoditas melibatkan banyak pihak, mulai dari perkebunan, pabrik pengolahan, eksportir, hingga pembeli di luar negeri. Tanggung jawab masing-masing perlu ditelusuri berdasarkan data, bukan asumsi.

Namun, pemerintah tetap memiliki pekerjaan penting: membuka informasi mengenai perdagangan tersebut, menjelaskan mekanisme ekspornya, serta mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah sejalan dengan prinsip politik luar negerinya.

Jika transaksi berlangsung melalui perantara atau negara ketiga, jalur dan pihak yang terlibat juga perlu dibuktikan melalui data kepabeanan dan dokumen perdagangan.

Ketiadaan hubungan diplomatik formal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penghindaran aturan atau keterlibatan langsung pemerintah.

Yang patut dipersoalkan adalah kesenjangan antara pesan politik dan kenyataan ekonomi. Dukungan terhadap Palestina akan kehilangan sebagian daya moralnya jika hanya berhenti pada pidato, pernyataan resmi, dan slogan yang menggugah emosi publik.

Indonesia tidak harus menutup mata terhadap realitas perdagangan global. Namun, pemerintah perlu menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dikelola secara transparan dan tidak membuat komitmen kemanusiaan sekadar menjadi simbol.

Pada akhirnya, ukuran solidaritas bukan hanya seberapa lantang sebuah negara meneriakkan Free Palestine, melainkan juga seberapa serius negara itu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Sebab, ketika seruan kemerdekaan Palestina terus menggema sementara transaksi komoditas strategis dengan Israel tetap berjalan, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar soal ekspor sawit.

Pertanyaannya adalah apakah keberpihakan Indonesia telah menjadi kebijakan yang konsisten, atau masih sebatas retorika yang terdengar lantang di panggung politik.

Sebelumnya Berikutnya

Rekomendasi untuk kamu