Publik juga berhak mengetahui bagaimana kebijakan perdagangan diselaraskan dengan sikap politik luar negeri, terutama ketika konflik kemanusiaan di Palestina terus menjadi perhatian dunia.
Tentu, perdagangan yang dilakukan pelaku usaha tidak serta-merta dapat disamakan dengan dukungan politik pemerintah terhadap Israel. Ketiadaan hubungan diplomatik resmi juga tidak otomatis menghentikan transaksi komersial.
Namun, perbedaan antara posisi diplomatik dan praktik ekonomi inilah yang menuntut penjelasan terbuka, bukan sekadar pembelaan normatif.
Sawit Indonesia Punya Posisi Strategis
Besarnya pasokan dari Indonesia membuat persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebuah kajian yang terindeks dalam Garba Rujukan Digital Kemdiktisaintek menyebut Indonesia memasok rata-rata 71,1 persen impor minyak sawit mentah (CPO) Israel selama periode penelitian yang dibahas.
Nilai ekspor CPO Indonesia ke Israel tercatat meningkat dari US$16,89 juta pada 2020 menjadi US$30,77 juta pada 2022, sebelum menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Angka tersebut merujuk pada kategori CPO dan periode penelitian yang berbeda dari data produk minyak sawit olahan HS 151190. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok sawit Israel.
Posisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi kebijakan. Sebagai produsen sawit utama dunia, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam perdagangan komoditas tersebut.
Namun, kepentingan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan tentang konsistensi kebijakan luar negeri.
Jika Indonesia ingin tampil sebagai salah satu suara penting bagi kemerdekaan Palestina, pemerintah perlu menjelaskan batas antara kepentingan bisnis, aturan perdagangan, dan komitmen politik yang selama ini disampaikan kepada masyarakat.
Pemerintah Tak Bisa Berhenti pada Slogan
Kritik terhadap perdagangan sawit dengan Israel bukan berarti persoalannya dapat diselesaikan hanya dengan menyalahkan seluruh petani atau pekerja sawit.
Rekomendasi untuk kamu
Kegiatan studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan APBD sekitar Rp 50 juta. Agenda wisata dan kuliner menuai kritik akademisi.
Foto Menkes Budi Gunadi Sadikin menggunakan selang oksigen di Kalteng viral setelah imbauan adaptasi kabut asap. Pasien rumah sakit dilaporkan melonjak tiga kali lipat.
Sebanyak 10 relawan dilaporkan gugur saat menangani karhutla di Indonesia. Enam korban berasal dari kawasan Bromo, tiga dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan.
Gus Irfan, anak Gus Irfan, tenaga ahli Kemenhaj, Menteri Haji dan Umrah, klarifikasi Gus Irfan, polemik nepotisme, kekurangan pegawai Kemenhaj, Mochamad Irfan Yusuf
Pengangkatan dua putra Gus Irfan sebagai tenaga ahli Kemenhaj menuai sorotan. Publik menanti penjelasan soal kompetensi, transparansi, dan konflik kepentingan.
Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.