BREBES – Bupati Paramitha Widya Kusuma mengungkap ada 60 unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Brebes tidak lagi mengantongi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Hal itu diketahui Paramitha usai mengecek kelaikan dan keberadaan surat-surat kendaraan berpelat merah dalam apel kendaraan dinas di Halaman Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Senin 16 Juni 2025.
“Ternyata ada 60 (mobil) yang tidak memiliki STNK dan BPKB. Mungkin nanti kita lakukan pelelangan dan lakukan pembaruan kendaraan,” kata Paramitha di KPT Brebes, Senin.
Paramitha mengungkapkan, ke-60 mobil dinas bodong itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya di Dinas Kesehatan ada 12 unit, di BPBD ada satu unit, dan beberapa OPD lainnya.
Bupati Paramitha Widya Kusuma menyebut kegiatan apel mobil dinas untuk mengecek aset milik daerah itu baru pertama kali dilaksanakan di Brebes.
“Saya heran kenapa baru sekarang adanya apel kendaraan dinas. Padahal aset milik daerah penting untuk dilihat kondisinya, suratnya, dan kelaiakannya. Kita lihat bersama apakah asetnya masih ada atau sudah ga tau kemana,” kata Paramitha.
Paramitha mengaku pengecekan mobil dinas akan dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat.
“Karena dibeli dari uang rakyat semestinya dirawat dan digunakan dengan benar dan dilaporkan secara terbuka. Saya ingin pastikan semua kendaraan digunakan untuk kepentingan publik dan dirawat,” kata Paramitha.
Rekomendasi untuk kamu
Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.
Relawan pemadam karhutla Nurdin meninggal dunia di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas di tengah asap tebal.
BREBES – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Brebes masih menjadi persoalan serius….
BREBES – Menindaklanjuti instruksi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman…
Airlangga Hartarto menilai gejolak MSCI tak mengganggu ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah menyiapkan Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak gentar menghadapi MSCI yang mempertimbangkan penurunan status pasar modal RI. Tata kelola dan kepercayaan investor menjadi sorotan.