JAKARTA — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, kembali mencuat. Kali ini, informasi tersebut diungkap Ombudsman RI setelah melakukan pemantauan langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya pada 15 September 2026.
Nama Nur Mariyana Putri ikut kembali menjadi sorotan. Sebelumnya, ia disebut sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Pondok Bambu dan termasuk dua petugas yang dinonaktifkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada awal September setelah muncul informasi mengenai dugaan pungli.
Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Lilik Sujandi pada 1 September 2026 menyatakan dua petugas yang disebut berkaitan dengan informasi tersebut telah dinonaktifkan dari jabatan masing-masing.
Keduanya kemudian ditarik ke Ditjenpas untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim Kepatuhan Internal serta Tim Pengamanan dan Intelijen. Menurut Ditjenpas, langkah tersebut dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi dan menentukan apakah terdapat pelanggaran.
Namun, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Ombudsman turun langsung ke Rutan Pondok Bambu.
Ombudsman Dapat Informasi Pungli Rp250 Juta
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada 29 September 2026, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengungkap informasi yang diperoleh timnya dari warga binaan.
Salah satu informasi yang diterima Ombudsman menyebut adanya dugaan pungutan hingga Rp250 juta agar warga binaan dapat menggunakan telepon genggam di dalam Rutan Pondok Bambu.
Selain itu, warga binaan juga menyampaikan adanya dugaan pungutan Rp500 ribu untuk berpindah kamar atau yang disebut sebagai biaya “turun kamar”.
“Untuk mereka pindah kamar itu ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000 dan untuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta,” kata Syafrida dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, seperti diberitakan ANTARA.
Temuan itu penting karena informasi tersebut bukan berasal dari pemberitaan semata, melainkan disampaikan langsung oleh warga binaan kepada tim Ombudsman ketika melakukan pengawasan lapangan.
Rekomendasi untuk kamu
JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan hasil penertiban kawasan hutan yang selama ini menjadi bagian dari…
BNPB mencatat sejumlah karhutla terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur hingga Selasa (6/10/2026). Puluhan hektare lahan dan hutan terbakar, sementara BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Gempa M6,1 yang mengguncang Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026 menyebabkan dampak meluas. Data terbaru BPBD NTT mencatat 299 rumah terdampak dan 299 KK terkena dampak di tiga kabupaten. Aktivitas gempa susulan masih terjadi.
JAKARTA – Momen Presiden Prabowo Subianto bersama dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko…
BREBES – Kondisi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Bulakamba dan Wanasari mendapat sorotan Komisi…
JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia…