Dalam aturan tersebut, puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap memiliki standar maksimal 10 tempat tidur. Karena itu, menurut Heru, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai pembatasan jumlah pasien BPJS, melainkan berkaitan dengan kapasitas tempat tidur rawat inap yang tersedia.
“Dalam hal ini puskesmas sudah menjalankan ketentuan sesuai Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur puskesmas rawat inap hanya boleh maksimal 10 tempat tidur,” jelasnya.
Heru menambahkan, ketentuan tersebut juga menjadi dasar dalam pelayanan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan sehingga puskesmas tidak dapat menambah kapasitas di luar ketentuan yang berlaku.
BPJS: Kondisi Medis Tetap Jadi Dasar Penanganan
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, Ario Pambudi Trisno wibowo menjelaskan bahwa standar 10 tempat tidur tersebut memang diatur dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas.
Namun, menurutnya, pelayanan rawat inap tidak ditentukan berdasarkan status pasien sebagai peserta BPJS atau bukan. Kondisi medis pasien menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.
“Pelayanan rawat inap bukan berdasarkan status penjaminannya, namun berdasarkan kondisi medis pasien pada saat pemeriksaan di IGD,” jelasnya.
Apabila kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) telah penuh, fasilitas kesehatan dapat melakukan koordinasi untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lain yang masih memiliki kapasitas.
Rujukan tersebut dapat diarahkan ke FKTP lain yang memiliki layanan rawat inap maupun rumah sakit yang masih tersedia tempat tidur sesuai hak kelas pasien.
Meski demikian, pasien tetap harus mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan awal. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menentukan kondisi kegawatdaruratan pasien sekaligus memastikan kebutuhan rujukan medis.
Dengan demikian, persoalan yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut perlu dilihat secara utuh. Kapasitas rawat inap memang memiliki batas, tetapi penanganan pasien tetap harus didasarkan pada kondisi medis dan kebutuhan kegawatdaruratannya.
Rekomendasi untuk kamu
Jaksa mengungkap dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai sekitar Rp55 miliar dalam dakwaan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Sebuah rumah di kawasan KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diduga disulap menjadi markas judi online. Sebanyak 11 operator diamankan bersama puluhan perangkat elektronik.
BREBES – Kejaksaan Negeri Brebes memusnahkan sejumlah barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum…
Besarnya kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali juga menunjukkan skala persoalan tata kelola kawasan hutan…
BNPB mencatat sejumlah karhutla terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur hingga Selasa (6/10/2026). Puluhan hektare lahan dan hutan terbakar, sementara BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Gempa M6,1 yang mengguncang Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026 menyebabkan dampak meluas. Data terbaru BPBD NTT mencatat 299 rumah terdampak dan 299 KK terkena dampak di tiga kabupaten. Aktivitas gempa susulan masih terjadi.