BREBES – Penghargaan The Best Indonesian Leader Award 2026 yang diraih anggota DPRD Kabupaten Brebes, Pamor Wicaksono, bukan sekadar pengakuan atas kiprahnya di dunia politik. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat terletak pada sejauh mana aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan menjadi hasil nyata.
Pamor, legislator dari Fraksi Partai Golkar DPRD Brebes, menerima penghargaan dari Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) dalam acara penganugerahan di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Ia menjadi satu dari 10 tokoh dari berbagai bidang yang mendapat apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya. Namun, bagi masyarakat yang diwakilinya, penghargaan itu pada akhirnya perlu diterjemahkan ke dalam kerja yang menjawab persoalan sehari-hari.
Pamor menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi. Ia menyebut kepercayaan masyarakat sebagai amanah yang harus dijaga melalui upaya menyerap dan memperjuangkan kebutuhan warga.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amanah sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Pamor.
Infrastruktur dan Pertanian Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Di Kabupaten Brebes, persoalan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian masih menjadi perhatian penting. Dua sektor tersebut berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi hasil produksi, serta penghidupan warga yang menggantungkan ekonomi pada sektor pertanian.
Pamor menilai pembangunan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur yang memadai dan sektor pertanian yang kuat menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah. Karena itu, pembangunan harus terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian warga,” ujarnya.
Tantangan bagi wakil rakyat bukan hanya menyampaikan persoalan tersebut dalam forum resmi, melainkan juga mengawal aspirasi agar mendapat perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Kebutuhan warga di lapangan harus menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil tidak berjarak dari persoalan yang dihadapi masyarakat.













