CELIOS Soroti Potensi Kerugian Rp3.777 Triliun
Persoalan tidak berhenti pada dampak ekologis. Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tahun 2026, berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan berita ini, memperkirakan pemanfaatan 12,7 juta hektare lahan untuk kebutuhan biodiesel berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan hingga Rp3.777 triliun.
Angka tersebut setara sekitar Rp3,8 kuadriliun. Estimasi itu disebut dihitung menggunakan rata-rata kerugian akibat kebakaran hutan per hektare.
Besarnya angka tersebut perlu dibaca sebagai estimasi potensi kerugian berdasarkan asumsi perhitungan, bukan kerugian yang telah terjadi atau kepastian bahwa seluruh 12,7 juta hektare akan terbakar.
Meski demikian, estimasi tersebut menyoroti biaya lingkungan yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan energi. Perhitungan keekonomian biodiesel tidak cukup hanya mengukur kebutuhan bahan baku, investasi, produksi, dan penghematan impor bahan bakar.
Risiko kebakaran, gangguan kesehatan, kehilangan jasa ekosistem, serta dampak terhadap masyarakat juga perlu masuk dalam evaluasi.
CELIOS Usulkan Pajak Kehilangan Biodiversitas
Sebagai salah satu instrumen untuk menekan kerusakan lingkungan, CELIOS mengusulkan skema Pajak Kehilangan Biodiversitas atau Biodiversity Loss Tax.
Dalam simulasi yang tercantum pada bahan berita, nilai layanan ekosistem diasumsikan sebesar 5.000 dolar AS per hektare per tahun. Dengan asumsi penurunan sebesar 25 persen, nilai kehilangan layanan ekosistem dihitung mencapai 1.250 dolar AS per hektare per tahun.
Jika angka itu diterapkan pada 12,7 juta hektare dengan asumsi kurs Rp18.050 per dolar AS, potensi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp286,54 triliun per tahun.
Perhitungan tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi yang digunakan, bukan penerimaan negara yang sudah terealisasi. Penerapannya juga memerlukan desain kebijakan yang jelas, termasuk dasar pengenaan, pihak yang bertanggung jawab, metode penilaian kerusakan, dan mekanisme pengawasan.
Skema pajak tersebut diarahkan untuk membuat biaya kerusakan lingkungan turut diperhitungkan oleh pihak yang menimbulkan dampak, bukan seluruhnya dibebankan kepada masyarakat.
Audit Konsesi dan Penegakan Hukum Mendesak
Selain instrumen fiskal, pengawasan perizinan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mencegah kerusakan hutan.
Rekomendasi untuk kamu
Relawan pemadam karhutla Nurdin meninggal dunia di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas di tengah asap tebal.
“Harapannya, melalui program tersebut, kesadaran dan partisipasi masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam mencegah kekerasan dan…
Airlangga Hartarto menilai gejolak MSCI tak mengganggu ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah menyiapkan Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak gentar menghadapi MSCI yang mempertimbangkan penurunan status pasar modal RI. Tata kelola dan kepercayaan investor menjadi sorotan.
Enam aktivis Greenpeace dibebaskan setelah diperiksa sekitar delapan jam di Polda Metro Jaya. Mereka menyuarakan penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup.
Sekitar 100 anak di Kota Cirebon diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi MBG. Korban ditangani empat rumah sakit dan operasional dapur penyedia dihentikan sementara.