“Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Upaya penguatan data kependudukan tersebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly. Ia menilai persoalan data masih menjadi tantangan dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu dan penyaluran bantuan sosial.
“Setiap pemilu kita ribut tentang jumlah pemilih. Bantuan sosial juga begitu, ada yang seharusnya menerima tetapi tidak terdaftar,” ujarnya.
Wahyudin mengatakan, penerapan e-KTP menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun data kependudukan yang lebih tertib. Namun, menurutnya, proses tersebut perlu terus diperkuat melalui digitalisasi dan integrasi data antarinstansi pemerintah.
Sementara itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Agus Irawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kemitraan antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri dalam memperkuat pemanfaatan data kependudukan untuk perlindungan sosial berbasis digital.
Agus menyebut integrasi data antarkementerian melalui pertukaran data atau interoperabilitas dapat membantu proses verifikasi kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan warga yang layak menerima tetapi belum terdata, maupun penerima yang tidak sesuai kriteria.
“Melalui digitalisasi, program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan ketepatan sasaran para penerima bantuan sosial,” katanya.
Kemudahan layanan juga dirasakan langsung masyarakat. Subandi, warga Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, mengaku terbantu dengan layanan jemput bola karena dapat melakukan perekaman sekaligus pencetakan KTP di lokasi.
“Tadi langsung foto dan KTP bisa dicetak. Pelayanannya cepat, jadi tidak perlu jauh-jauh mengurus ke kantor,” ungkapnya.
