Ruang Fiskal Makin Sempit, Ekonom Soroti Beban MBG dan KDMP terhadap Anggaran Negara

YOGYAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan. Sejumlah ekonom menilai skala pembiayaan dua program prioritas tersebut berpotensi menggerus ruang fiskal pemerintah, sementara kebutuhan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penguatan daerah hingga penanganan bencana tetap besar.

Sorotan itu mengemuka dalam diskusi 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (25/9/2026).

Ekonom UGM, Elan Satriawan, Ph.D., mengatakan persoalan bukan terletak pada tujuan MBG maupun KDMP yang dinilai baik, tetapi pada bagaimana kedua program tersebut dibiayai dan dijalankan.

Salah satu yang disorot adalah skema pembiayaan KDMP melalui pinjaman dengan penjaminan dana desa. Menurut Elan, skema tersebut berpotensi menjadi persoalan apabila usaha koperasi tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kewajibannya.

Dampaknya, keterbatasan anggaran di tingkat daerah dapat berimbas pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. “Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar.”

Sorotan lebih tajam datang dari Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, S.E., M.Sc. Ia menilai program berskala besar seperti MBG dan KDMP menyerap ruang fiskal secara signifikan.

Menurutnya, ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah menghadapi biaya peluang yang semakin besar. Artinya, anggaran yang terserap untuk satu program tidak lagi tersedia dalam jumlah yang sama untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” ujar Teuku.

Ia juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Persoalan menjadi lebih serius ketika kemampuan fiskal menghadapi bencana juga terbatas. Dalam pemaparan para ekonom disebutkan, cadangan anggaran bencana sekitar Rp5 triliun per tahun masih jauh di bawah estimasi kebutuhan pemulihan yang mencapai sekitar Rp22 triliun.

Berikutnya

Bagikan ini:

Rekomendasi untuk kamu

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: