Dengan selisih kebutuhan yang besar tersebut, kapasitas pemerintah menghadapi bencana dan memulihkan dampaknya menjadi salah satu aspek yang ikut dipertanyakan.
Bukan Sekadar Berapa Anggaran yang Dihabiskan
Teuku juga mengkritik pola evaluasi program pemerintah yang dinilai masih banyak berfokus pada input dan output. Menurut dia, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak anggaran yang diserap atau berapa banyak program yang terlaksana.
Pemerintah juga perlu mengukur hasil akhirnya, kualitas program, efektivitas biaya, serta manfaatnya jika dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran lainnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menyoroti potensi dampak MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, fasilitas dan pembiayaan yang diberikan kepada entitas tertentu perlu memperhatikan prinsip competitive neutrality. Tujuannya agar intervensi pemerintah tidak menciptakan kondisi persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku UMKM.
Di sisi perlindungan sosial, Titik mencatat anggaran perlindungan sosial pada 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Namun, ia menilai sistem pendataan penerima bantuan masih cenderung statis.
Akibatnya, masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin karena PHK, bencana, atau guncangan ekonomi lainnya berpotensi tidak segera masuk dalam sistem bantuan. Ia mendorong pengembangan dynamic social registry, yakni sistem pendataan sosial yang dapat diperbarui mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Ekonom Soroti Risiko Jangka Panjang
Persoalan fiskal bukan satu-satunya perhatian. Peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Ega Kurnia Yazid, mengingatkan adanya risiko sistemik ketika berbagai kebijakan pembangunan dijalankan dalam skala besar tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
Ia menyinggung pengalaman kebijakan pembangunan masa lalu, termasuk isu food estate dan deforestasi.
Dalam pemaparannya, Ega menyebut deforestasi meningkat sekitar 66 persen menjadi 433 ribu hektare pada 2025. Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kerentanan terhadap bencana harus diimbangi dengan kebijakan mitigasi dan alokasi anggaran yang memadai.
Menurutnya, ukuran keberhasilan ekonomi juga tidak semestinya hanya bertumpu pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Manfaat pertumbuhan ekonomi, kata dia, perlu dilihat dari bagaimana distribusinya kepada masyarakat.
“Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya.”
Rekomendasi untuk kamu
Februari 2027Sementara pada Februari 2027, sebanyak 190 ZOM atau 16,79 persen luas daratan Indonesia diprediksi…
Korean Glamping Guci Garden di Tegal menawarkan pengalaman menginap di tengah alam dengan tenda bergaya Korea. Harga mulai Rp550 ribu.
“Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.” — Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB.
Bingung cari tempat camping di Guci Tegal? Cek 5 rekomendasi camping ground terbaik & glamping hits dengan view pinus, kolam air panas, serta fasilitas lengkap!
Baca Juga: Ratusan Penerima MBG Diduga Keracunan, SPPG Bawang Batang Disuspend 30 Hari
Baca Juga: FOTO: Hari Terakhir, Mitha-Wurja Kampanye Maraton dan Sapa Pendukung