Ratusan Warga Demo Kades Karangsembung, Anggota DPRD Brebes Redam Emosi via Telepon

BREBES – Aksi demo damai ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Karangsembung di Balai Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Kamis (20/8/2026) berlangsung aman dan kondusif. Massa aksi yang semula sempat memanas, mulai kondusif setelah ditengahi oleh Anggota DPRD Brebes.

Aksi tersebut berhasil diredam tanpa gesekan, salah satunya berkat peran Anggota DPRD Brebes Komisi 1 dari Partai Golkar, Pamor Wicaksono, yang meredam massa melalui sambungan telepon. Massa pun aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai audiensi.

Massa aksi menuntut tiga poin utama yang dinilai sudah meresahkan, di antaranya transparansi anggaran Dana Desa, isu jual beli jabatan perangkat desa, serta maraknya praktik perjudian dan sabung ayam di lingkungan desa.

Koordinator Aksi Demo Damai, Ibnu Uzer menegaskan, aksi ini murni panggilan hati untuk tanah kelahirannya, bukan karena pesanan atau kepentingan politik. Dengan nada emosional, Ibnu menegaskan perjuangan ini milik seluruh warga Karangsembung.

“Forum Masyarakat Peduli Karangsembung, menuntut transparansi anggaran dan selanjutnya masalah jual beli jabatan dan yang terakhir masalah judi dan sabung ayam,” ujar Ibnu.

Ibnu juga menyoroti gaya kepemimpinan kepala desa yang dinilai tebang pilih dan memicu perpecahan. Menurut dia, seorang pemimpin seharusnya mengayomi dan merangkul semua masyarakatnya, dan tidak hanya masyarakat yang memilih dirinya saat Pilkades.

“Cukup dengan bicara hati ke hati, mudah-mudahan semua itu saling memahami kita bisa berangkulan bareng-bareng ayo bangun desanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karangsembung, Eko Budi Santoso, saat dikonfirmasi di lokasi audiensi menanggapi semua tuntutan warga dan berjanji akan melakukan evaluasi. Terkait maraknya praktik perjudian sabung ayam, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polsek Songgom.

“Berkaitan tadi dengan tuntutannya ada sabung ayam perjudian, Insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan Pak Kapolsek dan yang berwenang untuk diadakan penertiban,” katanya.

Terkait transparansi anggaran yang dipertanyakan warga, Eko menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa sudah memiliki aturan dan peruntukan yang jelas dari pemerintah pusat. Semuan anggaran, kata dia, tercatat dalam APBDes.