DPRD Siapkan Pansus untuk Perkuat Pengawasan
Tobidin mengatakan DPRD Brebes juga membuka kemungkinan membentuk panitia khusus (pansus) yang secara khusus berkaitan dengan RTRW. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aturan tata ruang yang baru tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
Termasuk, kata dia, untuk mengantisipasi kembali munculnya praktik broker tanah yang memanfaatkan perubahan atau informasi mengenai tata ruang. “Artinya jangan sampai hal-hal yang lain, kepentingan hanya untuk di saat, tapi merugikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes itu sendiri,” tegas Tobidin.
Revisi RTRW Brebes dengan demikian menjadi salah satu titik penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Di satu sisi, kawasan industri dan investasi membutuhkan ruang untuk berkembang. Namun di sisi lain, lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki fungsi strategis bagi ketahanan pangan juga harus tetap terlindungi.
Tantangannya adalah memastikan perubahan tata ruang tidak menjadi celah bagi kepentingan spekulasi tanah, melainkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Brebes dalam jangka panjang.
Beranda
Pantura
Revisi Perda RTRW Brebes Disiapkan untuk Antisipasi Broker Tanah, Pansus Soroti Kepentingan Bisnis
Revisi Perda RTRW Brebes Disiapkan untuk Antisipasi Broker Tanah, Pansus Soroti Kepentingan Bisnis

Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu

Puluhan remaja terekam melakukan konvoi sambil membawa parang dan celurit di wilayah Losari, Brebes. Polisi meningkatkan patroli malam untuk mencegah tawuran.

Namun setelah memasuki masa transisi, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi perubahan cuaca yang dapat berlangsung…

Selain patroli, polisi juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila menemukan atau…

Kebakaran lahan di Kutamendala, Tonjong, Brebes, merambat ke kandang kambing warga. Polisi masih menyelidiki penyebab munculnya api.

Dinperwaskim Brebes mendorong pengelolaan data perumahan dan permukiman lebih terintegrasi melalui SIKAPP. Usulan drainase, jalan lingkungan hingga jamban sehat dapat didukung melalui sistem tersebut.







