Studi Referensi atau Piknik? Rombongan Istri Pejabat Tulungagung Habiskan APBD Rp 50 Juta ke Wonosobo

Rombongan DWP Tulungagung saat kegiatan studi referensi ke Wonosobo yang menggunakan anggaran APBD Rp 50 juta.
Kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan Tulungagung ke Wonosobo menjadi sorotan setelah anggaran APBD sekitar Rp 50 juta dan rangkaian agenda wisata dipertanyakan. (Foto: Istimewa)

Ia menjelaskan, kunjungan ke Wonosobo dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan kelembagaan DWP Tulungagung.

Namun, penjelasan tersebut belum meredam kritik terhadap komposisi kegiatan yang dinilai lebih menonjolkan aktivitas wisata dibandingkan substansi pembelajaran organisasi.

Akademisi Pertanyakan Manfaat bagi Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Suripto, mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut, terutama ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

Menurut Suripto, kegiatan yang menggunakan uang negara semestinya memiliki tujuan terukur dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia mempertanyakan pengetahuan atau praktik baik apa yang diperoleh rombongan selama kunjungan serta bagaimana hasilnya akan diterapkan setelah kembali ke Tulungagung.

Suripto juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari penguatan peran perempuan hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan sosial.

Baginya, studi referensi tidak cukup hanya ditandai dengan kunjungan, pertemuan seremonial, dan dokumentasi kegiatan. Harus ada hasil nyata yang bisa dievaluasi.

Ia menilai, apabila perjalanan tersebut pada praktiknya hanya menjadi kegiatan rekreasi yang dibungkus dengan kunjungan organisasi, pelaksanaannya justru bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran.

Pandangan serupa disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Andreas Andrie.

Andreas menekankan bahwa penggunaan APBD membawa tanggung jawab moral bagi penyelenggara untuk memastikan kegiatan memberikan dampak positif.

Menurutnya, pertanggungjawaban tidak berhenti pada terlaksananya perjalanan, tetapi juga mencakup hasil dan manfaat yang dihasilkan.