Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disperintransnaker Tegal, Agus Massani, membenarkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan klarifikasi dan belum mengadakan perundingan bipartit.
Agus menjelaskan bahwa kuasa hukum perusahaan dan serikat akan menyepakati jadwal perundingan bipartit.
“Dari kami berharap agar solusi utama adalah perusahaan beroperasional kembali, tentunya tidak ada PHK. Kalaupun tidak ada solusi penyelesaian, setidaknya ada penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak,” kata Agus.
Agus menambahkan, penyelesaian tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023, baik itu kembali bekerja maupun perhitungan pesangon yang dapat diterima kedua belah pihak. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan.
Rekomendasi untuk kamu
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Pemkab menyiapkan pengisian jabatan secara bertahap dengan skema rotasi dan promosi masing-masing 50 orang dalam…
BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli jabatan…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.