Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 33 kepala daerah di Jawa Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 unaudited di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu 26 Maret 2025.
Namun saat Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma ditanya mengenai laporan daerahnya yang diserahkan kepada BPK, dia justru meminta awak media untuk bertanya ke kepala daerah lain.
“Tanya ini aja (menunjuk kepala daerah di depannya),” kata Paramitha terburu-buru.
Paramitha mengaku dirinya belum memahami laporan keuangan unaudited 2024 yang ia serahkan karena menurutnya dia belum lama menjabat sebagai Bupati Brebes. “Bupati anyar durung ngerti, Mas (Bupati baru belum mengerti, Mas),” imbuh dia.
Begitu pula saat ditanya terkait isu lainnya, dia juga enggan memberikan respons dan segera bergegas meninggalkan lokasi.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengatakan, standar Akuntansi Pemerintah menjadi indikator untuk melakukan audit laporan keuangan ke-33 daerah tersebut.
Rekomendasi untuk kamu
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pejabat negara dan menyita 11 HP serta 42 flashdisk.
Menko PM Muhaimin Iskandar meminta Brebes mendapat perhatian khusus karena menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Gubernur, bupati, BUMN, dan pesantren diminta bergerak cepat.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melantik 97 pejabat menggunakan sistem manajemen talenta. Sekda Tabroni menegaskan promosi berdasarkan kompetensi, bukan like and dislike.
Bus Gunung Harta N 7387 UA terbakar di Tol Brebes KM 263 saat perjalanan Madura-Jakarta. Sebanyak 28 penumpang selamat.
Pemkab Brebes mempercepat penertiban kabel fiber optik (FO). Bupati Paramitha meminta provider mematuhi aturan daerah dan kewajiban pajak maupun retribusi.