JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa terkecuali, termasuk memeriksa keluarga Jokowi (Presiden ke-7 Joko Widodo).
Pernyataan itu disampaikan langsung Hasto saat hendak digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK. Hasto menyampaikan pernyataan itu dengan nada penuh semangat bercampur emosi.
Sementara itu terkait pemeriksaannya yang berlangsung selama 8 jam, Hasto mengaku dicecar penyidik sebanyak 62 pertanyaan terkait kasus suap Harun Masiku.
“Sebanyak 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkracht, sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto di Gedung KPK, Kamis 20 Februari 2025.
Hasto resmi ditahan KPK selama 20 hari pertama sejak hingga 11 Maret 2025. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap.
Kasus suap ini terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang juga menginginkan keluarga Jokowi ikut diperiksa.
Rekomendasi untuk kamu
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.