JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok aktivis, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 25 Agustus 2025.
Aksi yang sejak pagi berlangsung damai berubah ricuh setelah demonstran berusaha memaksa masuk ke area kompleks parlemen.
Dalam tuntutannya, para demonstran menolak keras keberadaan DPR RI yang dianggap gagal mewakili aspirasi rakyat.
Massa menilai kinerja anggota dewan lebih banyak berfokus pada kepentingan politik dan keuntungan pribadi ketimbang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, isu mengenai gaji dan tunjangan DPR yang dinilai terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit menjadi pemicu utama kegeraman.
Kericuhan pecah sekitar pukul 13.30 WIB, ketika massa berusaha merobohkan pagar pembatas di sisi belakang gedung DPR. Aparat kepolisian yang berjaga langsung menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Namun, aksi itu justru memancing perlawanan.
Sejumlah demonstran melemparkan botol, batu, hingga petasan ke arah aparat. Situasi semakin memanas ketika beberapa motor terbakar di area pos penjagaan.
Kondisi serupa juga terjadi di sekitar flyover Slipi. Massa membakar ban bekas, memblokir jalan, dan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total.
Aparat gabungan dari kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengamankan situasi, termasuk menutup akses jalan tol yang mengarah ke Senayan. Bentrokan berlangsung cukup lama sebelum massa perlahan mundur ke arah perempatan Slipi.
Hingga sore menjelang malam, ribuan demonstran masih bertahan di sekitar kawasan DPR, meski sebagian sudah membubarkan diri setelah diguyur hujan deras. Aparat tetap berjaga ketat untuk mengantisipasi adanya gelombang massa tambahan yang kemungkinan datang pada malam hari.
Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban luka maupun penangkapan terkait kericuhan ini. Namun, sejumlah tenaga medis terlihat memberikan pertolongan kepada peserta aksi yang terkena gas air mata.
Rekomendasi untuk kamu
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
BREBES – Perbaikan Jembatan Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal…