3. Mencegah Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
UMK yang rendah dinilai membuat buruh terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kerentanan finansial. Dengan upah yang layak, beban sosial pemerintah daerah bisa berkurang, sementara kualitas hidup keluarga buruh meningkat. “Upah layak adalah bentuk keadilan sosial yang paling mendasar,” tegasnya.
Seruan untuk Pemerintah dan Pengusaha
Sebumi Brebes mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Pengupahan agar menetapkan UMK berdasarkan perhitungan KHL riil, bukan hanya mengikuti formula yang dianggap tidak berpihak kepada buruh. Akhmad juga mengimbau pengusaha agar melihat kenaikan upah sebagai investasi, bukan beban.
“Kami tidak menuntut kemewahan. Kami menuntut keadilan. UMK Rp 3,5 juta adalah titik minimum agar buruh Brebes dapat bekerja dengan tenang, sehat, dan produktif bagi kemajuan daerah,” ujar Akhmad Arifudin menutup pernyataannya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan tuntutan kenaikan UMK. Pihaknya memyebut, pemerintah pusat akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemampuan pengusaha.
“Insya Allah ada kenaikan, karena hitungannya adalah UMK yang saat ini dan ditambah dengan hitungan lain-lain. Tapi masih nunggu regulasi. Kita tidak mau gegabah dengan tuntutan mereka. Dewan pengupahan nanti mengolah dengan regulasi terbaru ini kemudian memberikan rekomendasi kepada bupati bahwa UMK kita seperti ini,” tandasnya.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.