JAKARTA – Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat ini juga membahas desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rapat dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025.
Audiensi itu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.
“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu 23 Februari 2025.
“Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” sambung AHY.
Rekomendasi untuk kamu
BREBES – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Brebes mulai memunculkan harapan baru bagi…
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.