JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengambil keputusan besar terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mulai 1 Januari 2027, seluruh PPPK paruh waktu di Indonesia akan ditingkatkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik atau guru, tetapi juga mencakup seluruh profesi yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu. Mulai dari tenaga kesehatan, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, hingga tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.
Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat pemerintah bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pemerintah bersama DPR telah menyepakati peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai awal 2027.
“Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.
Menurut dia, keputusan terbaru ini memperluas kebijakan yang sebelumnya lebih banyak diarahkan kepada guru PPPK paruh waktu. Kini, seluruh kelompok profesi yang masuk kategori PPPK paruh waktu mendapatkan kepastian peningkatan status kepegawaian.
“Secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujarnya.
PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027
Tak berhenti pada peningkatan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi seluruh PPPK yang telah beralih menjadi pegawai penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kesempatan tersebut diberikan secara setara kepada PPPK dari berbagai latar belakang profesi. Dengan demikian, mereka yang ingin beralih status menjadi PNS memiliki peluang melalui jalur seleksi yang akan dimulai pada 2027.
“Ini karena statusnya naik yang lintas profesi maka diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS,” kata Prasetyo.
Kebijakan ini membuka jalur pengembangan karier bagi PPPK yang selama ini bekerja dengan status paruh waktu.
Rekomendasi untuk kamu
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.