JAKARTA – Kabar pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai aparatur negara. Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS pada November 2026.
Kepastian rencana tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini. Pembukaan seleksi diperlukan untuk menjaga ketersediaan pegawai di lingkungan pemerintahan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga aparatur pada sejumlah program prioritas.
Menurutnya, rekrutmen CPNS menjadi langkah penting untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pegawai negeri sipil (PNS) karena memasuki masa pensiun.
“Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS,” kata Prasetyo.
Dia menjelaskan, setiap tahun sejumlah PNS memasuki usia pensiun. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyegaran komposisi pegawai agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Selain menggantikan pegawai yang pensiun, kebutuhan aparatur juga meningkat seiring pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia.
Pendaftaran CPNS Direncanakan November 2026
Prasetyo menyebut proses pendaftaran CPNS direncanakan mulai dibuka pada November 2026.
Pemerintah telah menyepakati rekrutmen tersebut dilaksanakan pada tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini akan memimpin tim panitia seleksi.
“Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran. Bu MenPAN-RB nanti yang akan menjadi ketua tim panitianya,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah belum memerinci jumlah formasi, instansi yang membuka lowongan, persyaratan pelamar, maupun jadwal lengkap setiap tahapan seleksi.
Informasi teknis mengenai pelaksanaan rekrutmen selanjutnya akan disampaikan Kementerian PAN-RB.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.