BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 3 Mei 2025.
Rapat yang digelar pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan, rapat ini sebagai pelaporan terkini terkait progres program MBG. Dalam pertemuan ity, Dadan melaporkan capaian hingga April 2025 serta rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.
“Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai,” ujar Dadan dalam keterangannya usai rapat.
Dadan mengungkapkan bahwa Program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Ia juga menyampaikan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.
“Pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini. Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Rekomendasi untuk kamu
BREBES – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Brebes mulai memunculkan harapan baru bagi…
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.