“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” ungkap Dadan.
Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program ini.
Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta,” ungkapnya.
“Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.
Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran Badan Gizi Nasional semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.
Rekomendasi untuk kamu
Namun, bagi nelayan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan fasilitas baru. Dampak…
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.