BREBES – Sejumlah warga di Desa Krasak Kecamatan/Kabupaten Brebes yang rumahnya rusak dampak pembangunan pipa gas Bumi, menggeruduk kantor desa, Jumat 1 Agustus 2025.
Mereka menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada pihak pelaksana proyek yang melakukan pekerjaan tanpa sosialisasi. Ada empat warga yang menuntut ganti rugi.
Mereka adalah Masmuri, Kosim, Musyarofah, dan Tonah. Rumah mereka berada di pinggir jalan ruas tol Pejagan-Brebes, yang menjadi lokasi pengeboran untuk pembangunan pipa gas Bumi di sepanjang Tol Trans Jawa.
Sementara dari pihak pelaksana proyek, dihadiri KSO Timas Pratiwi (PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung). Proses permintaan ganti rugi sempat berjalan alot karena pihak tidak bisa memutuskan permintaan warga.
Dalam pertemuan itu, pihak pelaksana proyek akhirnya berjanji akan memenuhi tuntutan kompensasi warga pada tanggal 9 Agustus mendatang. Hal ini diungkapkan, M. Faesal Amir, selaku Humas KSO Timas Pratiwi usai pertemuan dengan warga.
“Sudah ada kesepakatan bersama untuk ganti rugi rumah yang rusak dalam bentuk kompensasi dari KSO Timas Pratiwi. Kita garap sepanjang jalan tol, dari Cirebon-Semarang,” kata Faesal.
Faesal mengklaim, lumpur tersebut tidak menimbulkan dampak serius maupun dampak bahaya kepada warga. Munculnya lumpur tersebut dipengaruhi karena kontur tanah yang berongga.
Kontur tanah yang berongga dipastikan akan mengeluarkan lumpur dari dalam. Sedangkan jika kontur tanah bagus tidak akan mengeluarkan lumpur.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli jabatan…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.