Selama ini, pusat pengolahan nikel di Indonesia adalah di Maluku Utara dan Sulawesi. Namun, saat ini pemerintah yang telah menerapkan proses hilirisasi nikel di Indonesia, sepertinya mulai melirik sumber lain yang bisa menghasilkan nikel, yakni Papua Barat Daya.
Menurut data dari Greenpeace Indonesia, penambangan nikel di Papua Barat ada di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan dan pemurnian bijih nikel mentah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Hilirisasi bertujuan untuk mengolah bijih nikel menjadi bahan baku baterai listrik, stainless steel, atau komponen kendaraan listrik. Mengingat saat ini sedang gencar kendaraan dengan bahan bakar listrik, maka kebutuhan akan nikel menjadi lebih besar.
Respons Pemerintah Terhadap Tagar Save Raja Ampat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menindaklanjuti protes yang dilayangkan Greenpeace Indonesia dan juga masyarakat terkait penambangan nikel di Papua Barat. Ia berniat akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, untuk dilakukan evaluasi.
“Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” janji Bahlil dikutip Antara, Sabtu 7 Juni 2025.
Polemik mengenai tambang nikel di Raja Ampat ini juga didengar oleh para wakil rakyat di Senayan. Mereka menilai penambangan nikel ini telah melanggar regulasi.
“Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.