Namun, ia menegaskan bahwa proses penjemputan kepala desa bukanlah tindakan paksa sebagaimana yang tersebar dalam narasi yang beredar viral.
Menurut Subagya, awalnya pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kaliwlingi dilakukan di balai desa. Namun karena warga memadati lokasi dan dikhawatirkan mengganggu jalannya pemeriksaan, akhirnya aparat membawa Suratno ke kantor KPT Brebes untuk proses lebih lanjut.
“Bukan dijemput paksa, tapi dipindahkan ke KPT untuk ketertiban pemeriksaan. Situasi di desa saat itu ramai dan kurang kondusif,” jelasnya.
Dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Suratno diduga terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Warga menilai adanya indikasi penggunaan dana untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait rincian kasus yang sedang diselidiki. Namun sumber menyebutkan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti dan laporan warga yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan hari ini.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat di Brebes, mengingat transparansi pengelolaan dana desa menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Warga berharap pemeriksaan ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengusutan menyeluruh terhadap potensi penyimpangan di tingkat desa.
Beranda
Headline
Viral, Kepala Desa Kaliwlingi Brebes Dijemput Aparat Soal Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa
Viral, Kepala Desa Kaliwlingi Brebes Dijemput Aparat Soal Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa

Rekomendasi untuk kamu

Sultan HB X Sentil Wacana Pajak Tukang Cukur hingga Tukang Pijat: Jangan Semua Dipajaki Seperti VOC!
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.

Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…

BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.

Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.








